TEMPO.CO, Jakarta - Anggaran pertemuan tahunan Dana Moneter Internasional (IMF) dan Bank Dunia 2018 dipersoalkan para politikus karena dinilai menguras duit negara. Koordinator juru bicara Badan Pemenangan Nasional Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan alokasi anggaran Rp 855 miliar untuk rapat IMF terlalu mewah.
Baca: Sri Mulyani Sebut Indonesia Tak Berencana Ajukan Pinjaman ke IMF
"Ini sangat memprihatinkan bagi koalisi dan memalukan. Kenapa? Karena di tengah bencana justru kemudian kita berpesta pora di Bali," kata Dahnil, Jum'at 5 Oktober 2018. Indonesia dilanda gempa di Lombok dan berbagai wilayah di Sulawesi Tengah sebelum acara keuangan internasional itu digelar.
Dahnil menuturkan pertemuan itu tidak memberi kontribusi apapun untuk perkembangan ekonomi Indonesia. Malahan fakta hari ini, kata dia, kurs rupiah hari ini justru mengalami pelemahan. Kritik lebih keras datang dari Anggota Dewan Pembina Partai Gerindra Fuad Bawazier. Dia menyarankan agar pertemuan itu ditunda dan dananya digelontorkan untuk membantu korban bencana.
Calon Wakil Presiden Sandiaga Uno berharap pemerintah berhemat dalam melaksanakan acara tersebut. "Rapatnya jangan terlalu menghambur-hamburkan (biaya). Kan kalau rapat, rapat saja, minum air putih,” ujar dia. Menanggapi pernyataan Sandiaga , Kepala Unit Kerja Pertemuan Tahunan IMF - World Bank Peter Jacobs menjelaskan sejumlah penghematan yang dilakukan paniti. "Jumlah orangnya dikurangi, makanan di-scalling, tidak ada alkohol, tidak fancy (mewah) tapi kami tetap bisa sajikan keindahan budaya Indonesia," kata dia.
Walau demikian, kata Peter, peserta pertemuan tahunan ini pun secara sukarela justru telah mengumpulan dana untuk korban gempa Palu. "Ini sesuatu yang tidak pernah kami duka, tidak pernah kami minta," ujarnya. Sejumlah negara seperti Thailand dan Jepang, kata dia, sudah mulai mengumpulkan dana bantuan itu dan meminta pemerintah menyalurkan pada korban.
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Panjaitan mengatakan sebelumnya pemerintah merencakan untuk menyewa mobil bagi para delegasi dengan jenis Toyota Camry. Namun dengan anggaran yang ada, pemerintah menyewa Marcedes E200 tahun 2013 untuk kebutuhan para delegasi. Luhut menyebutkan para delegasi bahkan membayar sendiri biaya hotel untuk menginap para delegasi. Pemerintah Indonesia, kata dia, hanya menyediakan tempat untuk penyelenggaraan pertemuan.
